Keuskupan Denpasar - Penjelasan Resmi Uskup Denpasar Tentang Penyelesaian Kasus Romo Yohanes Tanumiarja

Ikutan milis yuk

Santapan Rohani

Santo Santa

Renungan Romo

Sekilas Berita

Artikel terbaru

a. Rm. Yohanes Tanumiarja (selanjutnya disingkat Rm. Yan Tanu) telah dicabut yurisdiksinya oleh Uskup yang sah, sehingga segala pelayanan pastoral yang dilakukannya tidak sah menurut Hukum Gereja Katolik. Dalam konteks ini, umat yang terlanjur mendapat pelayanan pastoral dari Rm. Yan Tanu, perlu mendapat pengesahan kembali dari para Pastor Paroki yang mempunyai yurisdiksi.

b. Rm. Yan Tanu telah dipecat secara definitif dari Tarekat SVD, sehingga dia tidak berhak menggunakan identitas SVD di belakang namanya.

c. Karena Rm. Yan Tanu telah dicabut yurisdiksinya, apalagi telah dipecat dari tarekat SVD, maka dia bukan Pastor Paroki Santo Paulus Singaraja dan harus segera meninggalkan Gereja Paroki Jl. Kartini no. 1 karena Gereja Paroki Singaraja adalah milik Keuskupan Denpasar.

2. Sejak kasus ini terjadi, telah dilaksanakan berbagai upaya oleh Uskup Denpasar terdahulu untuk menyelesaikan kasus ini. Demikian juga, selaku Uskup Denpasar, saya telah melakukan beberapa pertemuan dengan Rm. Yan Tanu untuk mencari jalan keluar terbaik atas kasus yang dialaminya. Jalan keluar kompromistis yang saya tawarkan, tetapi masih dalam koridor Hukum Gereja Katolik, yaitu menjadi imam diosesan Keuskupan Denpasar, agar yurisdisksinya bisa dikembalikan, telah ditolaknya secara definitif. Sekalipun dia menolak, tawaran Uskup masih tetap terus terbuka untuk menjadi imam diosesan Keuskupan Denpasar.

3. Kenyataannya, selama kurang lebih 14 tahun Rm. Yan Tanu masih menempati/menguasai secara tidak sah gedung gereja, rumah Pastor (Pastoran), fasilitas gereja lainnya di Jl. Kartini No. 1, Paroki Santo Paulus Singaraja dan masih memberikan pelayanan pastoral secara tidak sah. Oleh karena itu pada tanggal 15 Desember 2009 selaku Uskup Denpasar saya telah meminta kepada Muspida Buleleng untuk membantu Keuskupan Denpasar, agar Romo Yohanes Tanumiarja dapat segera meninggalkan Paroki Santo Paulus Singaraja, sehingga dengan demikian seorang Pastor lain yang sah dapat menempatinya demi pelayanan pastoral keagamaan secara legitim kepada seluruh umat Katolik di Singaraja. Menanggapi permintaan itu, Pemda Buleleng melalui Departemen Agama Kabupaten Buleleng (Surat KaKanDepag Kabupaten Buleleng tertanggal 17 Desember 2009, No. Kd.18.01/1/BA.01.1/3165/2009) telah mengupayakan mediasi melalui pertemuan pada tanggal 22 Desember 2009 yang dihadiri oleh wakil Muspida Buleleng dan Uskup Denpasar, sedangkan Rm. Yan Tanu sendiri tidak mau hadir dan hanya mengirim surat dengan alasan bahwa ini urusan internal Gereja.

4. Sementara itu Pihak Keluarga Rm. Yan Tanu di Tuka bersama sekelompok umat Paroki Tuka meminta kepada Uskup agar diijinkan melakukan upaya kekeluargaan, sebelum Uskup melakukan tindakan lain lebih lanjut. Namun upaya kekeluargaan dan persuasif agar Rm. Yan Tanu mau meninggalkan Paroki Santo Paulus Singaraja dan kembali ke pihak keluarga di Tuka, ditolaknya sama sekali.

5. Selanjutnya dilaksanakan upaya hukum non litigasi melalui somasi/tegoran pertama pada tanggal 15 Pebruari 2010 dan somasi/tegoran kedua pada tanggal 4 Maret 2010 . Tetapi kedua somasi tersebut tidak mendapat tanggapan apapun dari Rm. Yan Tanu. Oleh karena tidak ada tanggapan, maka pada tanggal 24 Maret 2010 Uskup Denpasar melalui kuasa hukum melaporkan permasalahan tersebut ke Dit. Reskrim Polda Bali. Lalu dilakukan pemeriksaan kepada pelapor dan saksi. Namun terlapor, yaitu Rm. Yan Tanu telah dua kali dipanggil, tetapi yang bersangkutan tidak mau hadir. Setelah menunggu lama, pada tanggal 16 Agustus 2010 diterima dari Dit Reskrim Polda Bali Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP), No. B/828/VIII/2010/Dit Reskrim, yang isinya tidak memenuhi unsur pidana sebagaimana yang dilaporkan oleh pihak pelapor. Hal tersebut mengherankan karena terlapor belum pernah diperiksa, namun Dit Reskrim Polda Bali telah menerbitkan SP2HP. Dengan demikian kelihatannya Pihak kepolisian tidak mau terlibat dalam urusan internal Gereja dan Rm. Yan Tanu sendiri selalu mengatakan bahwa kasus ini adalah masalah internal Gereja; sementara itu Rm. Yan Tanu sendiri tidak punya kemauan baik untuk menyelesaikan kasusnya itu.

6. Berdasarkan kenyataan tersebut di atas, nampak jelas bahwa kasus Rm. Yan Tanu harus diselesaikan sendiri oleh pihak Keuskupan Denpasar. Dengan pertimbangan itu, maka Pastor Paroki Santo Paulus Singaraja, Rm, Handriyanto Wijaya, Pr yang telah diangkat pada tanggal 21 Juli 2010 untuk periode 2010-2015 (SK Uskup Denpasar No. 221/KDPS/JUL/2010) membuat dan mengirim Permakluman kepada Muspida Buleleng dengan tembusan ke Muspida Propinsi Bali, Uskup Denpasar dan Instansi terkait. Isinya menyatakan bahwa pada hari selasa, tanggal 24 Agustus 2010, jam 09.00 wita, Pastor Paroki akan melaksanakan tugas-tugas pelayanan pastoral di Gereja Katolik Santo Paulus Jalan Kartini No. 1 Singaraja, Kabupaten Buleleng.

7. Pada tanggal 24 Agustus 2010 VikJen dan Direktur Pusat Pastoral Keuskupan Denpasar beserta para Imam dan puluhan Umat Keuskupan Denpasar mengantar Pastor Paroki Santo Paulus Singaraja, Rm, Yohanes Handriyanto Wijaya, Pr. untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan pastoral di Gereja Katolik Santo Paulus Jalan Kartini No. 1 Singaraja. Oleh sebab itu Rm. Yan Tanu yang bukan Pastor Paroki Santo Paulus Singaraja harus segera meninggalkan Gereja Katolik Santo Paulus Singaraja tersebut. Tetapi karena dia melawan/ tidak mau meninggalkan tempat itu, maka umat Keuskupan Denpasar membawanya keluar dari Gereja Paroki Jl. Kartini no. 1 Singaraja, Buleleng dan diserahkan kepada umat Paroki Tuka yang ikut serta ke Singaraja. Selanjutnya Rm.Yan Tanu dibawa ke Tuka dan diserahkan kepada Keluarganya sesuai pembicaraan/kesepakatan Uskup Denpasar dengan utusan Paroki Tuka. Cara ini terpaksa digunakan sebab Gereja Katolik Keuskupan Denpasar harus mengambil kembali harta milik Gereja yang dikuasai oleh imam yang tidak punya wewenang yurisdiksi karena telah dicabut oleh Uskup yang sah. Memang cara ini terpaksa diambil karena semua cara persuasif, kekeluargaan dan hukum untuk menyelesaikan kasusnya, tidak digubris oleh Rm. Yan Tanu. Cara ini pun terpaksa diambil supaya Rm. Yan Tanu tidak lagi melakukan tindakan pelayanan pastoral yang tidak sah menurut Hukum Gereja Katolik, yang jelas sekali sangat merugikan Gereja Katolik Keuskupan Denpasar sekitar 14 tahun. Selanjutnya Rm. Yan Tanu tidak diperkenankan atau dilarang untuk melaksanakan pelayanan pastoral kepada umat di seluruh wilayah Keuskupan Denpasar, karena sekarang ini dia telah dipecat dari Tarekat SVD dan bukan imam diosesan Keuskupan Denpasar.

8. Demikian penjelasan resmi saya selaku Uskup Denpasar. Saya mengucapkan limpah terima kasih kepada semua pihak, para Pastor, Biarawan/wati dan Umat se-Keuskupan Denpasar yang telah memberikan dukungan dan doa demi terselesainya kasus ini. Saya juga memohon maaf kepada semua pihak, para Pastor, Biarawan-ti dan Umat se-Keuskupan Denpasar jika cara yang ditempuh ini tidak disetujui dan mengganggu Anda. Namun mudah-mudahan Anda bisa memahami cara ini karena semua proses penyelesaian kasus ini telah ditempuh dan dilewati. Selanjutnya saya mengharapkan dukungan dan kerjasama semua pihak yang berkehendak baik untuk menumbuhkan dan mengembangkan Paroki Santo Paulus Singaraja khususnya dan Keuskupan Denpasar pada umumnya, sambil tetap menyadari Deus incrementum dedit. Momen Yubileum 75 tahun Gereja Katolik Keuskupan Denpasar hendaknya menjadi kesempatan emas bagi seluruh umat Katolik Keuskupan Denpasar untuk membangun persatuan dan persaudaraan dalam iman katolik menuju pertumbuhan Gereja Katolik yang inklusif dan transformatif.

Selamat merayakan Yubileum 75 tahun Gereja Katolik Keuskupan Denpasar.

Tuhan memberkati.

Salam dan hormat,